Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan penggunaan bahan bakar biodiesel dengan campuran 50 persen minyak kelapa sawit atau B50 pada Kamis, 9 Juli 2026.
Kebijakan wajib penggunaan B50 sebenarnya telah mulai berlaku sejak 1 Juli 2026. Ketentuan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mengenai kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel sebesar 50 persen ke dalam minyak solar.
Peluncuran B50 menjadi tonggak terbaru dalam perjalanan panjang program biodiesel Indonesia yang telah berlangsung selama hampir dua dekade.
Berbeda dari penerapan program sebelumnya, distribusi B50 tidak langsung diberlakukan secara penuh di seluruh wilayah. Pemerintah memberikan waktu transisi selama tiga bulan untuk menyesuaikan proses pencampuran dan rantai penyaluran bahan bakar.
Dengan skema tersebut, seluruh SPBU di Indonesia ditargetkan mulai menjual B50 secara menyeluruh pada 1 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan masa transisi diperlukan untuk menghabiskan persediaan B40 yang masih berada di pasar.
Selain itu, badan usaha membutuhkan waktu untuk menyesuaikan fasilitas, sistem operasional, serta proses distribusi sebelum sepenuhnya menerapkan campuran biodiesel 50 persen.
Selama masa peralihan, proses pencampuran dilakukan secara bertahap dengan kadar yang terus ditingkatkan hingga mencapai standar B50.
Sekitar 30 badan usaha bahan bakar nabati terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, Pertamina dan AKR memegang sekitar 70 persen dari total distribusi bahan bakar nasional.
Jumlah penyaluran B50 akan disesuaikan dengan tingkat kesiapan masing-masing perusahaan. Pemerintah menegaskan seluruh badan usaha wajib mengikuti jadwal penerapan yang telah ditetapkan.
Perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban pencampuran biodiesel sesuai ketentuan dapat dikenai sanksi administratif.
Dorong Ketahanan Energi Nasional
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa penggunaan B50 merupakan salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo pada 24 Juni 2026, Prabowo mengatakan pencampuran solar dengan minyak kelapa sawit hingga 50 persen diharapkan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar.
Menurutnya, penerapan B50 dapat membuka peluang bagi Indonesia untuk tidak lagi membeli solar dari luar negeri.
Perjalanan Awal Biodiesel pada 2006–2008
Pemanfaatan biodiesel di Indonesia telah dimulai sejak 2006. Pada tahap awal, kadar campuran bahan bakar nabati ke dalam solar masih berada di kisaran 5 persen.
Pada 2008, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati.
Peraturan tersebut menjadi landasan awal penerapan mandatori biodiesel di Indonesia. Pemerintah kemudian merancang peningkatan kadar campuran secara bertahap untuk sejumlah sektor.
Program tersebut tidak hanya menyasar transportasi, tetapi juga industri, pembangkit listrik, serta kegiatan komersial.
Era B10 dan B15 pada 2013–2015
Pemerintah terus menyempurnakan regulasi untuk mempercepat penggunaan biodiesel di dalam negeri.
Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013, kadar wajib pencampuran biodiesel ditingkatkan menjadi 10 persen atau B10 sejak 1 September 2013.
Pada tahun berikutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2014 yang meningkatkan target campuran biodiesel hingga 30 persen.
Penyempurnaan kebijakan kembali dilakukan melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. Regulasi tersebut menjadi salah satu dasar utama pelaksanaan program biodiesel nasional.
Pada 23 Maret 2015, pemerintah secara resmi memberlakukan mandatori B15, yaitu campuran biodiesel sebesar 15 persen ke dalam solar.
Penerapan B20 dan B30
Tahapan selanjutnya berlangsung pada 2016 ketika pemerintah mulai memperluas penerapan B20, terutama untuk sektor transportasi.
Program tersebut kemudian menjadi dasar bagi implementasi B30 yang mulai diterapkan secara nasional pada 2020.
Indonesia tercatat sebagai negara pertama yang memberlakukan campuran biodiesel 30 persen secara nasional.
Pengembangan biodiesel didorong oleh tingginya harga minyak dunia pada pertengahan dekade 2000-an. Pada saat yang sama, Indonesia memiliki produksi minyak kelapa sawit dalam jumlah besar.
Pelaksanaan B30 pada 2021 menghasilkan nilai ekonomi lebih dari US$4 miliar. Program tersebut juga disebut mampu menurunkan emisi sekitar 25 juta ton setara karbon dioksida.
B35 Mulai Berlaku pada 2023
Pemerintah kembali meningkatkan campuran biodiesel menjadi 35 persen atau B35 mulai 1 Februari 2023.
Penerapan B35 sepanjang 2023 diperkirakan mampu menghemat devisa negara sekitar Rp120,54 triliun.
Pada periode tersebut, pemerintah juga mulai mempersiapkan penggunaan biodiesel dengan kadar yang lebih tinggi.
Persiapan dilakukan melalui pengujian teknis, pembenahan sistem distribusi, serta penguatan ketersediaan bahan baku dari industri kelapa sawit nasional.
B40 Jadi Tahap Peralihan Menuju B50
Pada 2025, kadar campuran biodiesel kembali dinaikkan menjadi 40 persen atau B40.
Program B40 menjadi tahapan penting sebelum Indonesia menerapkan B50. Pemerintah menggunakan fase ini untuk menguji kesiapan industri, infrastruktur distribusi, kendaraan, serta pasokan bahan baku.
Seluruh rangkaian pengujian teknis B40 telah diselesaikan sebelum program tersebut mulai dijalankan.
Pemerintah juga telah menyiapkan peta jalan pengembangan biodiesel dengan target jangka panjang mencapai B100.
Indonesia Memasuki Era B50
Setelah melalui sejumlah tahapan, Indonesia resmi memasuki era B50 pada 1 Juli 2026.
Rencana penerapan campuran biodiesel 50 persen sebenarnya telah disampaikan sejak akhir 2024. Pemerintah menilai kebijakan tersebut dapat membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar.
Dari sisi bahan baku, produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil nasional diperkirakan mencapai sekitar 46 juta ton per tahun.
Sementara itu, tambahan kebutuhan CPO untuk mendukung penerapan B50 diperkirakan sekitar 5,3 juta ton.
Dengan kapasitas produksi tersebut, pemerintah meyakini pasokan minyak sawit dalam negeri cukup untuk mendukung pelaksanaan program B50 secara nasional.
