Jakarta — Perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memasuki babak baru. Yaqut bersama tiga terdakwa lainnya dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Sidang perdana tersebut mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain Yaqut, tiga terdakwa lain yang akan menghadapi persidangan adalah mantan staf khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta Asrul Aziz Taba.
KPK menyatakan proses persidangan akan menjadi ruang untuk mengungkap secara lebih terang konstruksi perkara tersebut. Mulai dari kebijakan yang menjadi awal persoalan, keterlibatan masing-masing pihak hingga dugaan aliran dana akan diuji melalui fakta dan alat bukti di depan majelis hakim. Sebelumnya, KPK juga mengajak masyarakat mengikuti jalannya persidangan karena berbagai fakta perkara akan mulai dibuka secara terbuka.
Kasus ini berawal dari tambahan 20.000 kuota haji yang diperoleh Indonesia untuk penyelenggaraan haji 2024. Tambahan tersebut pada awalnya diharapkan dapat membantu mengurangi panjangnya masa tunggu jemaah haji reguler di sejumlah daerah Indonesia.
Namun, pembagian kuota tambahan kemudian menjadi sorotan. Dari tambahan 20.000 kuota tersebut, sebanyak 10.000 dialokasikan untuk haji reguler dan 10.000 lainnya diberikan untuk haji khusus. Pembagian ini menjadi salah satu titik utama yang diperiksa penyidik karena ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengatur porsi haji khusus sebesar delapan persen dari kuota haji Indonesia.
KPK menduga perubahan komposisi tersebut berdampak terhadap jemaah reguler yang sebelumnya telah lama berada dalam antrean. Penyidik menyebut sekitar 8.400 jemaah reguler yang telah menunggu lebih dari 14 tahun semestinya berpeluang berangkat setelah Indonesia memperoleh tambahan kuota, tetapi keberangkatan mereka akhirnya tertunda.
Penyidikan kemudian berkembang tidak hanya pada persoalan kebijakan pembagian kuota. KPK turut menelusuri dugaan adanya pemberian uang yang berkaitan dengan pengalokasian kuota haji khusus tambahan.
Dalam perkembangan penyidikan, Ismail Adham antara lain diduga memberikan uang sebesar 30.000 dolar AS kepada Ishfah Abidal Aziz dan 5.000 dolar AS kepada mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief. Menurut penyidik, pemberian tersebut diduga berhubungan dengan upaya memperoleh jatah tambahan kuota haji khusus. Tuduhan tersebut selanjutnya harus dibuktikan dalam proses persidangan.
KPK juga sebelumnya menyatakan dugaan aliran dana dalam perkara ini tidak selalu berlangsung secara langsung. Penyidik menduga terdapat tahapan maupun perantara, termasuk pihak penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK, sebelum dana disebut mengalir kepada pihak-pihak di lingkungan Kementerian Agama. KPK menyatakan konstruksi mengenai jalur uang serta pihak yang diduga menerima manfaat akan dipaparkan lebih lengkap di persidangan.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK menyebut kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan korupsi kuota haji ini mencapai sekitar Rp622 miliar. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan estimasi awal penyidikan pada Agustus 2025 yang sempat memperkirakan potensi kerugian negara mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Perjalanan kasus ini berlangsung cukup panjang. KPK mulai mengumumkan penyidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Agustus 2025. Pada Januari 2026, Yaqut dan Ishfah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidikan kemudian berkembang hingga KPK menetapkan Ismail Adham dan Asrul Aziz Taba sebagai tersangka berikutnya. Berkas perkara keempatnya selanjutnya dilimpahkan untuk memasuki tahap penuntutan.
Yaqut sendiri sebelumnya sempat menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka melalui praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, pada 11 Maret 2026, hakim menolak permohonan tersebut. Setelah itu, KPK melakukan penahanan terhadap mantan Menteri Agama tersebut pada 12 Maret 2026.
Memasuki tahap persidangan, perhatian kini tertuju pada isi dakwaan jaksa. Dakwaan tersebut akan menjadi gambaran awal mengenai konstruksi perkara yang disusun KPK, termasuk bagaimana jaksa menghubungkan kebijakan pembagian kuota, dugaan keuntungan yang diterima pihak tertentu, aliran dana, serta peran masing-masing terdakwa.
KPK sebelumnya menegaskan bahwa berbagai fakta yang selama proses penyidikan belum disampaikan secara terperinci kepada publik akan diuji dalam persidangan. Alat bukti, keterangan saksi serta argumentasi jaksa dan tim pembela nantinya akan menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menentukan apakah dakwaan terhadap para terdakwa terbukti secara hukum.
Dengan dimulainya persidangan pada 11 Agustus 2026, kasus kuota haji kini berpindah dari ruang penyidikan menuju proses pembuktian terbuka di pengadilan. Persidangan tersebut juga akan menjadi momentum penting untuk menjawab bagaimana keputusan mengenai pembagian tambahan kuota haji dibuat serta apakah terdapat tindak pidana korupsi di balik kebijakan tersebut.
Seluruh terdakwa tetap memiliki hak untuk membantah dakwaan dan mengajukan pembelaan. Karena proses hukum masih berlangsung, dugaan keterlibatan maupun kesalahan masing-masing terdakwa belum dapat dinyatakan terbukti sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
