SEMARANG – Menghadapi potensi cuaca ekstrem akhir tahun, Pemerintah Kota Semarang memperkuat mitigasi bencana melalui penyusunan peta risiko banjir secara rinci. Instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, dalam rapat koordinasi Forkopimda, Rabu (19/11).
Agustina menekankan bahwa mitigasi harus disiapkan dengan asumsi keadaan terburuk. Ia ingin seluruh OPD bekerja dalam skenario “the worst situation” agar penanganan bencana dapat dilakukan tanpa kendala dan keterlambatan.
Menurutnya, intensitas curah hujan yang diprediksi BMKG harus menjadi acuan utama dalam menyusun strategi penanganan. Mayoritas bencana di Kota Semarang dipicu oleh hujan tinggi sehingga faktor cuaca harus selalu dibaca secara cermat.
Wali kota meminta seluruh OPD untuk tidak hanya menunggu kejadian, tetapi mengambil langkah antisipatif. Ia menyebut bahwa pengalaman banjir sebelumnya harus menjadi pelajaran penting dalam memetakan wilayah yang paling rentan.
Pada rapat tersebut, Dinas PU, Disperkim, dan BPBD diminta segera membuat peta wilayah terdampak banjir berdasarkan kejadian yang lalu. Pemetaan harus melibatkan tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RW agar skenario mitigasi lebih terarah.
Agustina menilai bahwa detail peta sangat penting untuk memastikan penanganan bencana berjalan tepat sasaran. Lokasi dengan risiko tinggi harus diprioritaskan dalam penyediaan alat berat, pompa air, logistik, dan jalur evakuasi.
Ia juga menekankan bahwa peta risiko harus digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan infrastruktur. Perencanaan pembangunan tidak boleh dilepaskan dari potensi bencana alam yang dapat terjadi setiap tahun.
Dalam rapat tersebut, Wali kota menyoroti banyaknya keluhan masyarakat terkait banjir. Menurutnya, pemerintah harus menjawab tuntutan itu dengan langkah nyata melalui mitigasi yang terukur.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat kerap mempertanyakan efektivitas anggaran kota dalam mengatasi banjir. Oleh karena itu, mitigasi kali ini diminta memberikan dampak langsung terhadap tata ruang dan infrastruktur.
Pemkot Semarang juga menyiapkan langkah tambahan berupa intensifikasi pemantauan sungai, pintu air, dan drainase utama. Semua elemen pengendalian banjir diminta berada dalam kondisi siap digunakan kapan pun diperlukan.
Agustina menekankan bahwa BMKG harus menjadi mitra strategis dalam mengantisipasi cuaca. Informasi dari BMKG harus diteruskan ke OPD dan masyarakat secara cepat agar setiap potensi risiko dapat ditangani segera.
Sistem komunikasi bencana di lingkungan pemerintah juga diminta diperkuat. Wali kota tidak ingin ada keterlambatan informasi, terutama pada puncak musim hujan yang diprediksi terjadi Desember.
Ia berharap seluruh OPD menjalankan instruksi tersebut secara disiplin. Menurutnya, mitigasi yang matang dapat mengurangi korban dan kerugian material ketika bencana terjadi.
