SEMARANG — Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Semarang menjadi perhatian nasional usai mendapat apresiasi langsung dari dua pejabat tinggi negara. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Perumahan serta Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meninjau langsung aktivitas pelayanan publik di MPP pada Rabu (5/11).
Kunjungan tersebut disambut oleh Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, didampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan sejumlah kepala OPD. Kedua menteri memuji sistem pelayanan yang dinilai cepat, ramah, serta bebas pungutan liar.
“Bagus sekali ya, tidak ada pungli, cepat, dan ramah. Kalau bisa lebih cepat lagi, bahkan melampaui Surabaya,” ujar Maruarar Sirait, usai meninjau loket pelayanan.
Selain kecepatan, ia juga menyoroti kebijakan Pemkot Semarang yang menggratiskan BPHTB dan PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah. “Ini kebijakan yang sangat pro rakyat, sesuai arahan Presiden untuk menghadirkan manfaat nyata,” ujarnya.
Maruarar berharap MPP Semarang dapat menjadi model pelayanan publik kota lain di Indonesia, khususnya dalam efisiensi dan transparansi. “Proses satu hari itu bagus, tapi kalau bisa dipercepat agar rakyat tidak bolak-balik,” tambahnya.
Sementara itu, Tito Karnavian menyoroti aspek kenyamanan. Ia meminta agar MPP lebih “homy”, sehingga masyarakat merasa tenang saat mengurus dokumen. “Orang datang harus disambut dengan ramah, bukan seperti masuk kantor pemerintahan yang kaku,” tegasnya.
Tito juga menilai MPP Semarang sebagai salah satu yang terbaik di Jawa Tengah, dan mendukung rencana relokasi ke Gedung Juang agar layanan makin representatif.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi dua menteri tersebut. “Kami bangga sekaligus tertantang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ia memastikan tahun depan MPP akan pindah ke Gedung Juang dengan tata ruang yang lebih nyaman. “Konsepnya akan lebih bersih, terang, dan ramah seperti di bank. Warga akan merasa benar-benar dilayani,” ujarnya.
Agustina menegaskan, pesan kedua menteri akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pelayanan publik bebas pungli dan berstandar nasional.
